IMPLEMENTASI ETIKA KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

IMPLEMENTASI ETIKA KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

(Tinjauan Kritis Terhadap Trend Komersialisasi dan

Kapitalisasi Pelayanan Ruang Publik Indonesia)

Oleh: Rosalia Prismarini N., S.Sos

“Negara harus mengupayakan dan menjamin kesejahteraan bersama yang sebenarbenarnya, karena hanya dalam kesejahteraan umum maka kesejahteraan individu dapat diperoleh”

(Aristoteles)

Potret Pelayanan Publik di Indonesia

            Persoalan dan tantangan terhadap isu pelayanan publik di Indonesia tidak berhenti pada masalah instrumental belaka. Ia menjangkau lebih luas ketimbang sekedar bicara pada ranah prosedural dan implementasi teknis. Pelayanan publik menjadi tanggungjawab lembaga – lembaga publik, baik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini negara berperan penting dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Peran negara dilaksakan oleh sebuah pemerintahan dengan tugas pokok mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warganegara baik secara kelompok maupun individu secara adil tanpa diskriminasi. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diupayakan mampu menciptakan ruang – ruang publik yang demokratis. Tetapi ironisnya, saat ini terjadi semakin menyempitnya ruang publik yang berfungsi menyediakan wahana dan medium bagi pelayanan publik. Tantangan mendasar yang dihadapi adalah semakin menghilangnya tradisi dan habitus pelayanan demokratis yang mendorong tercukupinya dan tersedianya fungsi – fungsi pelayanan yang mengena bagi masyarakat.

Pelayanan publik merupakan hal setiap individu yang harus dilindungi. Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak – hak individu tersebut dalam pembukaan UUD 1945. Dalam alinea 4 disebutkan : “…… kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan…..” Kalimat tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Negara Indonesia dibentuk tak lain untuk memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia dan seluruh rakyatnya.[1] Pemerintah juga dibentuk untuk menjalin terpenuhinya kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh rakyat. Ironisnya di tengah lahirnya kebijakan yang didedikasikan untuk upaya pemenuhan hal dan percepatan penyelenggaraan publik, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga melahirkan berbagai kebijakan yang “kontraproduktif” terhadap pemenuhan janji konstitusi. Kebijakan tersebut cenderung menggunakan paradigma pasar dan trend yang lebih mengarah pada nalar komersialisasi dan bisnis, ketimbang asas sosial yang lain.Hak – hak dasar warganegara yang beberapa diantaranya telah terlanggar dan tak tersentuh janji konstitusi diantara, pertama, buruknya kualitas produk layanan publik. Kedua, rendahnya / ketiadaan akses layanan publik bagi kelompok rentan (miskin, perempuan, penyandang cacat, dll). Ketiga, buruknya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya hasil survey transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan Jakarta dan Surabaya tercatat sebagai kota yang memiliki layanan angkutan umum alternatif dan ongkos terjangkau malah mengisahkan cerita – cerita miris tersendiri. Keempat, terkait dengan ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, kondisi pelayanan publik diperburuk pula dengan ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, kondisi pelayanan publik diperburuk pula dengan ketidakjelasan mekanisme pengadaan yang dapat mereka tempuh ketika mendapat pelaksanaan mengecewakan atau di luar standar.[2]

Citra layanan publik di Indonesia agaknya lebih dominan sisi gelapnya, birokrasi yang bertele – tele ditambah petugas birokrasi yang tidak profesional. Layanan publik di Indonesia dicitrakan sebagai salah satu sumber korupsi. World Bank dalam World Development Report 2004, memberi “stigma” bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang miskin dan menjadi pemicu biaya ekonomi yang akhirnya membebani kinerja ekonomi makro yang imbasnya lagi – lagi ke publik.[3] Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai – nilai, sistem kepercayaan religi, local wisdom dan keterlibatan masyarakat.

Dari sekian kelindan persoalan tersebut, sejatinya pelayanan publik ke depan akan mengalami problematika yang cukup diplomatis. Hal ini disebabkan menguatnya sistem ekonomi politik yang dijalankan oleh penyelenggara negara lebih memberi ruang atas tumbuhnya ideologi kapitalisme yang bercirikan nilai – nilai neoliberalisme. Jika negara tidak memiliki benteng yang cukup kuat, maka akan terbwa arus kapitalisme yang cukup deras. Tatkala negara masih disibukkan dnegan konsolidasi terus – menerus tanpa tindakan konkrit, maka pelayanan di Indonesia lambat laun akan mengalami pergeseran radikal, semua akan diserahkan pasar untuk mengelola. Rakyat (konsumen) tidak bisa berbuat apa – apa manakala negara sudah menyerahkan semuanya pada swasta. Inilah salah satu variabel kunci yang menjadi perhatian, yakni bergesernya orientasi trend yang lebih mengarah pada nalar komersialisasi dan bisnis ketimbang asas sosial lain.

 

Dimensi Etika Komunikasi dalam Pelayanan Publik

            Era menjalarnya nalar komersialisasi selalu berkorelasi dengan trend kepentingan pasar yang merambah bahkan pada sektor – sektor sosial pelayanan publik yang sebelumnya tak tersentuh oleh orientasi profit. Dalam catatan perkembangan perubahan tata kelola kelembagaan publik di Indonesia, sudah sekian banyak lembaga – lembaga menjadi alat dan sarana kepentingan privat. Privatisasi maupun liberalisasi pelayanan publik tidak hanya menghantui pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi pelayanan publik seperti PLN, PDAM dan rumah sakit, juga diserahkan ke pasar. Publik yang menjadi sasaran mendasar dan terutama alih – alih mendapat manfaat yang selaras dari ruang pelayanan tersebut, tetapi justru semakin hanya menjadi objek dari nalar orientasi keuntungan.

Trend pembahasan ini jika ditilik lebih jauh, akan terkait erat dengan semakin bergesernya etika komunikasi dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami awam, tapi juga sebuah entitas yang luas dimensinya. Ia bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi dan juga lanskap politik lainnya. Pada titik inilah, maka problem pembacaan atas dimensi komunikasi, terutama etika komunikasi amat penting dan berharga. Haryatmoko menjelaskan bahwa etika komunikasi bisa menjadi sarana untuk membangun kepedulian dalam rangka mengkritisi praktek komunikasi, yang dewasa ini cenderung kompulsif sehingga membuat refleksi diabaikan demi emosi (Haryatmoko, 2009 : 12).

Dalam paper ini akan lebih menyoroti satu entitas bentuk kelembagaan publik yakni media massa. Fungsi media massa tidak akan terlepas dengan entitas kebutuhan publik, maka sejatinya lembaga media massa berperan juga sebagai bagian dari bentuk pelayanan publik. Ketika nalar media massa hari – hari juga lebih dominan berakar dari kepentingan pasar, maka beberapa dimensi etika yang dimunculkan juga mengalami pergeseran. Pergeseran ini terbaca pada menggejalanya nalar dan spirit kapitalisasi dan komersialisasi media. Orientasi bisnis media telah menggeser perannya sebagai cermin ruang hidup masyarakat (tempat berkembangnya diskursus publik) menjadi sarana instrumental bagi kepentingan uang. Satu akibat lagi, bahwa komersialisasi media selanjutnya justru telah banyak menghancurkan sebagai nilai dasar dan berbagai dimensi etik lainnya, seperti keberagaman dan nilai – nilai komunitas masyarakat.

Dalam kasus fenomena hidup ‘media massa’ kerap akan memberi gambaran bagaimana etika ini berfungsi besar. Kita juga akan menemukan berbagai relevansi pentingnya membangun etika di dalamnya. Harapan komunikasi dalam ruang media massa tentu bisa membangun idealisme untuk membangun komunikasi yang baik bagi semua. Tetapi, realitasnya seringkali bertolak belakang dan melahirkan banyak masalah. Fungsi media massa yang tidak netral, tentu saja akan membawa berbagai kepentingan. Cita – cita membangun kehidupan berkomunikasi yang lebih manusiawi bisa jadi tidak berjalan ketika media massa justru membangun nalar dehumanisasi yang menghancurkan sendi – sendi kemanusiaan. Sebagai contoh misalnya kasus kebebasan pers, pornografi, kekerasan media, eksploitasi dan lainnya merupakan sisa persoalan yang cukup mengemuka pada wajah media hari ini.

Dalam konteks kasus media semacam ini, maka ‘etika komunikasi’ menjadi sarana penting untuk mengkritisi dan membongkar berbagai praktik dan perilaku bermedia terutama praktik berkomunikasi. Dalam etika komunikasi biasanya sering merujuk pada dua sumber yakni ‘etika yang berkait dengan keberadaan institusional media’ dan relasinya dengan berbagai struktur sosial yang lain. Etika ini lebih menangkap pada dimensi makro tentang keberadaan kelembagaan media. Poin kedua lebih bersumber pada berbagai pendiskusian teori – teori moral yang mendasari berbagai perilaku dari para pelaku media (Siregar, 2008 : 7-8). Dalam perspektif lain seperti yang dikembangkan oleh B. Sutor, lebih menjelaskan bahwa dalam kenyataannya ‘etika komunikasi’ tidak hanya terkait dengan masalah perilaku aktor komunikai (wartawan, editor, agen iklan, dan pengelola rumah produksi), tetapi juga menyangkut dimensi yang lebih luas diantaranya adalah ‘dimensi kelembagaan’ yang menjadi unsur penting dalam dimensi sarana. Etika komunikasi berhubungan juga dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial politik dan ekonomi (Haryatmoko, 2007 : 44).

Dimensi yang juga terkait adalah ‘meta etika’ yang menjadi tujuan besar media massa seperti demokratisasi, kebebasan, hak untuk berekspresi, dan lain – lain. Maka aspek sarana atau etika strategi dalam bentuk regulasi sangat perlu. Hal Retrouvez d’autres jeux de Machines a sous similaires a Angel’s Touch. ini untuk membantu media massa agar tetap bisa memiliki kredibilitas panggilannya sebagai pelayan publik. Etika komunikasi selalu dihadapkan pada persoalan pelik antara kebebasan berekspresi dan tanggungjawab terhadap pelayanan publik. Dalam situasi dilematis itu, di satu pihak negara diharapkan sedikit campur tangan demi menjamin kebebasan berekspresi (baca ; kebebasan pers), karena hanya dengan cara itu penguasa publik menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangakan nilai – nilai demokrasi. Di lain pihak, negara berkewajiban menjamin hak publik akan informasi yang benar, termasuk melindungi mereka yang lemah dari manipulasi atau alienasi yang berakibat pada pembodohan atau penyesatan sebagai akibat dari elaborasi informasi yang tidak bertanggunjawab (Haryatmoko, 2007 : 47).

Ada beberapa perspektif etika yang bisa diperdalam untuk melihat persoalan tersebut. Etika bisa dimengerti sebagai ‘sarana orientasi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, bagaimana saya harus bertindak?’. Frans Magnis Suseno memberikan catatan penjelas bahwa ‘etika bukanlah pelajaran bagaimana kita harus hidup’, tetapi etika mau mengerti mengapa kita harus mengerti, mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Magnis dalam Narwaya, 2011 : 2). Etika komunikasi dalam dimensi lain amat membantu agar setiap manusia lebih mampu untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya.  Hak berkomunikasi dalam ranah – ranah publik melekat pada diri setiap orang, maka ketika terjadi benturan – benturan nilai yang mampu membesar menjadi potensi konflik sosial, etika mengambil peran pentingnya untuk membangun dialog dari berbagai benturan tersebut.

Media sebagai pelayan publik harusnya mampu meletakkan beberapa dimensi etika berikut ini[4]. Pertama, ‘dimensi yang langsung terkait dengan perilaku komunikasi’. Dimensi ini bisa diletakkan sebagai bagian dari ‘aksi komunikasi’, yang secara umum menyangkut semua kode etik dan aturan dari dimensi ini lebih banyak mempertegas fungsi ‘tanggungjawab’ yang harus dimiliki oleh para ‘pelaku komunikasi’. Kedua, dimensi sarana yang lebih berbentuk pada bagaimana strategi sarana ini dibangun dalam bentuk regulasi, hukum perundangan dan berbagai kebijakan yang mengatur soal praktek komunikasi. Hal ini menjadi tugas institusi, lembaga, aturan hukum dan kebijakan untuk membantu mengorganisir proses ‘tanggungjawab’ dari para ‘pelaku komunikasi’. Dalam aturan tersebut, secara eksplisit akan mengatur peran, sanksi dan tugas untuk mengawal para pelaku komunikasi ini agar tidak mengelak dari tanggungjawabnya.

Ketiga, dimensi moral pada tingkat sarana terletak pada upaya menegakkan asas keadilan dan kesetaraan. Maka, perlu mencermati agar keadilan prosedural yang menyangkut aturan dan proses sungguh dijamin serta mampu menjadi pengawas dan kontrol. Dengan demikian, peran etika komunikasi menjadi nyata dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan, institusi, dan praktek komunikasi. Pada tingkat ini mampukah saran (polity) menjadi penengah ketika ada ketidakberimbangan dalam akses informasi ? Keterbukaan akses juga ditentukan oleh hubungan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam komunikasi tergantung pada penerapan fasilitas baik ekonomi, budaya, politik atau teknologi. Semakin banyak fasilitas yang dimiliki, semakin besar akses ke informasi. Pemberdayaan publik untuk semakin mandiri dan kritis menjadi bagian dari perjuangan etika komunikasi.

Keempat, dimensi tujuan (policy) berkenaan dengan nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers dan juga hak akan informasi yang benar. Dimensi ini menjangkau pendasaran pertimbangan yang lebih fundamental, yakni tentang prinsip – prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Dimensi tujuan lebih mengangkat pada‘meta etika’ yang menurut Libois lebih mengarah pada teoritisasi materi moral yang lebih luas ketimbang etika normatif. Ia menjangkau sampai pada refleksi dan pengujian batas – batas yang bisa diterima dalam pelaksanaan praktek jurnalistik yang sah. Akhir – akhir ini hadir ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap media, rendahnya kualitas media sering dikaitkan dengan banyaknya berita atau siaran tentang kekerasan, pornografi, kriminalitas, infotainment, kecenderungan pada yang spektakuler atau sensional dan akses langsung ke kejadian. Dari kasus – kasus tersebut, ‘kebebasan pers’ dituntut bisa dipertanggungjawabkan.

‘Membaca’ Media sebagai ‘Pelayan Publik’ di Era Kebebasan Pasar

Entitas media hari – hari mengalami pergesaran dengan semakin mengguritanya orientasi bisnis. Arus budaya industri membuat bahwa dialog media betul – betul sebuah monolog. Adorno dan Hokheimer, dalam Lukmantoro, merumuskan tiga persoalan, pertama, mereka menegaskan bahwa budaya industri melihat dan menciptakan audiens tunggal. Kedua, mereka menegaskan bahwa audiens monolitik yang tunggal dari budaya industri ini adalah massa yang pasif, mereka tidak aktif baik pada maupun untuk diri mereka. Ketiga, menegaskan bahwa dalam massa audiens tunggal masing – masing individu merasa asing dengan individu lainnya. Media pada akhirnya menantang semua yang menonjolkan diri sebagai sesuatu yang berbeda darinya. Dari sudut pandang media, semua perbedaan sosial dan budaya, semua hubungan dan aktivitas yang spesifik, dan semua aktivitas yang menjadikan kita seperti sekarang, menjadi sesuatu yang akan dimarginalkan demi membentuk kepasifan dan “ketradisionalan” audiens (Totona, 2010 : 107).

Media mengambil bahan mentah berupa pengalaman, dan membentuknya menjadi cerita. Mereka mengisahulangkan semua itu kepada kita dan menyebutnya realitas. Kita mempercayai itu, bahwa dia hadir dan kita mengalami hal yang sama. Kesadaran yang harus selalu digugah, bahwa persoalan- persoalan sosial yang mengemuka dalam media saat ini bukan hanya konflik sosial yang tersembunyi di balik relasi produksi dan konsumsi, tetapi persoalan hanyutnya seluruh bentuk – bentuk kontradiksi dan formulasi kapitalisme dewasa ini.[5] Dari sini bisa kita lihat bahwa ‘ruang publik’ semakin menciut, ketika media melihat audiens (warganegara) hanya sebagai obyek semata. Media ‘terjebak’ dalam proses industrial dan komersial yang hanya memproduksi benda – benda material dan simbolik untuk dijual dalam pasar ekonomi formal. Proses inilah yang termasuk dalam komodifikasi[6], dimana dalam proses ini tersembunyi juga proses ideologis, yang mengekspresikan nilai dan gagasan yang dominan masyarakat yang memproduksinya.

Pasca 1998, berbagai kebijakan tentang pentingnya keterbukaan pers dan kemerdekaan dalam akses informasi mulai bermunculan, regulasi tersebut menempatkan angggapan bahwa ‘politik keterbukaan pers’ juga harus disambut dengan kebebasan pers. Produk regulasi tersebut juga menjamin berjalannya demokratisasi di Indonesia. Tetapi ternyata keterbukaan dan kemerdekaan pers ini masih dalam ranah jargon semata. Dalam praktek, apa yang disebut pemusatan kekuasaan ekonomi media hanya bergeser dari tingkat ‘sederhana’ menuju tingkat yang ‘lebih besar’, yakni rezim neoliberal. Akhirnya apa yang terjadi dalam “kebebasan” itu, yakni kembali lagi hanya lebih menguntungkan pemilik modal besar ketimbang subyek sasarannya yaitu ‘publik’ atau ‘masyarakat’. Kekuasaan modal besar media yang berkolaborasi dengan segala nilai dan kepentingan dunia industri global membawa pada sebuah penjajahan baru yang ‘hegemonik’.

Fenomena tersebut selanjutnya berpengaruh juga terhadap berbagai konsepsi nilai, moralitas serta pandangan – pandangan hidup masyarakat yang berjalan. Di sini terjadi ‘depolitisasi’ raung publik yang bukan lagi hanya dilakukan dalam bentuk kerja negara yang terbatas, tetapi oleh media massa sendiri yang seharusnya menjadi ruang kemerdekaan untuk membangun ruang publik yang demokratis. Haryatmoko dalam Narwaya menyebutkan bahwa nalar terhadap pelayanan publik sudah tergantikan pada domain pelayanan kapital yakni pemburuan terhadap logika modal. Maka bahaya yang akan kita lihat adalah pertama, media kini tidak lagi menjadi ‘habitus hidup’ dimana manusia membangun eksistensi untuk bersosialisasi dan berkomonikasi tetapi sudah jatuh dalam nalar instrumental sempit. Nalar ini menekankan pada instrumen dan sangat memperhitungkan langkah yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu (Haryatmoko dalam Narwaya, 2011 : 7).

Kedua, masyarakat hanya menjadi objek pasar dimana nilai yang diletakkan lebih pada seberapa manfaat masyarakat bagi mendukung dan berkontribusi pada naiknya keuntungan pasar. Kita lihat saja bagaimana semua kemasan media yang disajikan mencoba memenuhi “kebutuhan” kita. Hal ini dilakukan agar kita setia, duduk manis dan mencermati media itu. Di tengah ketersimaan kita, entah disadari atau tidak, spot – spot iklan turut “menyemarakkan”. Periklanan dan pemasaran semakin berkembangbiak. Meskipun ketika audiens (baca : konsumen) sangat sadar bahwa mereka sedang disanjung – sanjung dan dimanipulasi, namun mereka secara terbuka menerima hal tersebut. Dengan semua itu, jutaan anggaran dikeluarkan untuk membuat mereka seperti raja atau ratu, tidak hanya sehari, tapi selama mungkin selama mereka menginginkannya. Dengan terus dikembangkan produk – produk baru secara konstan, saat – saat tersebut dalam waktu singkat kita (masyarkat) tidak akan menjadi apa – apa kecuali hanya sebagai pemicu konsumerisme.

Ketiga, nilai dasar dalam masyarakat dalam pemenuhannya kebutuhannya akan keadilan, kesejahteraan, keamanan dan yang lainnya tak lagi kuat dan mendalam seperti dulu, agenda kepentingan media sudah terdistorsi oleh nalar modal dan hal ini akan turut merubah cara pandang masyarakat. Dalam hal ini media yang mempunyai ‘mandat’ sebagai pelayan publik akan kehilangan peran dan fungsinya. Tatkala semua telah terkonstruksi dalam advertensi dan sistem pasar, maka ‘keinginan’ publik ini tak mampu terakomodir. Pada dasarnya keinginan tak dapat dipuaskan, karena yang diinginkan adalah ‘perbedaan’ atau ‘makna sosial’. Makna sosial, imaginasi, impian itulah yang menjadi diskursus pembeli dan calon pembeli (Haryatmoko, 2010 : 276). Nalar publik akan ‘terkontaminasi’ dengan ‘simbol – simbol’ yang dibawa oleh media.

Di tengah gejolak arus komersialisasi dan kapitalisasi media sebagai bagian dari entitas pelayanan publik, berpegang pada nalar etik dirasa semakin urgen agar kemerdekaan, kebebasan dan demokrasi tak hanya sebagai jargon, tapi mampu menjawab esensi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kita perlu memperhitungkan hak individual, hak publik akan informasi yang benar, pelayanan publik, pengguna jasa dan peran negara. Oleh karenanya untuk menjamin profesionalisme aktor komunikasi tidak cukup bila mengandalkan ‘nurani’ wartawan. Maka untuk menghindari krisis kepercayaan terhadap media perlu pengikutsertaan publik dalam organisasi perwakilan, misalnya dalam beberapa lmebaga asosiasi media. Lebih penting lagi hak akan informasi yang benar warga negara harus mendapat prioritas. Dengan demikian, publik berhak memprotes, mengajukan keberatan atau mengungkapkan keluhan terhadap media.

Hal yang cukup mendesak lainnya adalah perumusan isi tentang kebebasan pers, diharapkan bisa memberi klarifikasi atas ambiguitas kebebasan pers. Apakah hanya akan dibatasi pada hak individual untuk berekspresi atau di dalamnya sebetulnya tergkandung suatu tugas dan fungsi. Bila muatan tugas ini diakui, media memikul status sebagai bentuk pelayanan publik. Pengakuan akan aspek pelayanan publik ini seharusnya mampu menjawab tuntutan hak publik akan infomasi. Hanya sering pengakuan hak publik ini mudah disalahgunakan sebagai argumen untuk mengorbankan privacy seorang atau mengabaikan praduga tak bersalah (Haryatmoko, 2007 : 32). Etika komunikasi memang pada akhirnya perlu juga memperhitungkan mekanisme pasar, aspirasi warganegara serta asosiasi pengguna.

            Etika komunikasi harus memperhitungkan juga segi politik ekonomi. Pasar diandaikan dikendalikan melalui kompetisi bebas, tetapi sangat jarang ada kompetisi bebas karena akan berakhir dengan dominasi beberapa pemenang saja. Unsur politik yang mengandung kekuasaan akan memutuskan dalam masyarakat, dan akhirnya ‘politik’ hanya merujuk ‘pada beberapa orang’ saja. Jika diidentifikasi lebih jauh, maka beberapa orang itulah yang muaranya akan menguasai negara dan operasi pasar. Negara seharusnya menyesuaikan aturan mainnya, jika pola pembagian akses dan keputusan dalam bidang informasi hanya ditentukan oleh kedua kekuasaan tersebut maka masyarakat akan cenderung terpinggirkan. Sebagai warga negara seyogyanya bisa berpartisipasi dan mengorganisir diri agar mampu tidak hanya menekan atau mempengaruhi dalam perbaikan kualitas informasi, tetapi juga kritis dan bisa mencegah manipulasi informasi serta alienasi masyarakat karena informasi yang tidak benar. [7]


[1] Lutfi, Mustafa (ed). Filosofi Pelayanan Publik. 2011. (hal. 3)

[2] http://yappika.or.id/index.php?option=com content&task=view&id.333&item.id.69/

[3] http//itjen_depdagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23)

[4] Keempat dimensi tersebut, disarikan dari Haryatmoko, 2007 : 45 – 51

[5] Lih. Totona, saiful. Miskin itu Menjual : Representasi Kemiskinan sebagai Komodifikasi Tontonan. Resist . Yogya. 2010. (p.20)

[6] Hardiman, Budi. Ruang Publik. (hal. 276)

[7] Disarikan dan diadaptasi dari tulisan Haryatmoko, 2007 : 53 – 54

Daftar Pustaka

Buku

Hardiman, Budi (ed). Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace”. Kanisius. Yogya. 2010.

Haryatmoko. Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi. Kanisius. Yogya. 2007.

Lutfi, mustafa (ed). Filosofi Pelayanan Publik. Buramnya wajah pelayanan menuju paradigma pelayanan publik. Setara Press & MP3. Malang. 2011.

Siregar, Ashadi. Etika Komunikasi. Pustaka Book Publisher. Yogya. 2008.

Sudibyo, Agus. Kebebsan Semu : Penjajahan Baru di Jagat Media. Kompas. Jakarta. 2009.

Totona, saiful. Miskin itu Menjual : Representasi Kemiskinan sebagai Komodifikasi Tontonan. Resist . Yogya. 2010.

Website

http://explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html (akses 23 Agustus 2011).

http://itjen-depdagri.go.id/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23 (akses 23 Agustus 2011).

http://yappika.or.id/index.php?option=com content&task=view&id.333&item.id.69/

(akses 23 Agustus 2011).

Jurnal

Lukmantoro, Triyono. Ritual Hari Raya Agama : Histeria Konsumsi Massa dan Khotbah Industri Budaya. Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogya. Vol. I. Nomor 1 Juni 2004. P. 32.

Paper

Narwaya, Guntur. Tema dan Dimensi Pokok dalam Etika Komunikasi. 6 Juli 2011. Materi ke- 4 Kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi.

Narwaya, Guntur. Media, Negara dan Pasar. 10 Juli 2011. Materi ke- 6 Kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi.

Nurdiarti, Rosalia. Menonton Sampai Miskin. Paper disampaikan pada acara Bedah Buku dengan tema : “Miskin itu Menjual”, dalam rangka Pelantikan DPC Semarang “St. Gregorius”, 11 Februari 2011 di Wisma Mahasiswa Driyarkara Semarang.