SAAT PEREMPUAN MASIH DI PINGGIR (Kan)

SAAT PEREMPUAN MASIH DI PINGGIR (Kan)

Oleh: Rosalia Prismarini N.

 

Kami bukan lagi

Bunga pajangan

Yang layu dalam jambangan

Cantik dalam menurut

Indah dalam menyerah

Molek tidak menentang

Ke neraka mesti mengikut

Ke sorga hanya menumpang

(Nukilan puisi Sugiarti, Lekra 1962 : 65)[1]

           Larik – larik puisi tersebut menggambarkan sosok perempuan yang dimetaforakan dengan bunga. Bunga merupakan simbol yang acap ‘dilekatkan’ pada sosok perempuan. Keindahannya sebagai bentuk ‘pemujaan’, tetapi dalam puisi tersebut menyiratkan perlawanan atas ‘ketertundukan’ perempuan. Diksi ‘menuntut’, ‘menyerah’, ‘menentang’, ‘mesti mengikut’ dan ‘hanya menumpang’, turut mengkonstruksikan sebuah ‘ketidakberdayaan’. Logika berbahasa ini menjadi salah satu pewarisan nilai – nilai yang memperkuat kerangka pandang terhadap perempuan, sehingga terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat dari generasi ke generasi.

“Stigma” yang kuat juga hadir melalui cerita – cerita legenda atau mitos. Salah satunya adalah kisah Pandhawa Dhadu dalam pewayangan yang menggambarkan sosok Drupadi yang dipertaruhkan di meja judi. Kisah ini menjadi cerita yang tak tuntas untuk ditafsirkan. Drupadi merelakan sabuk dan selendangnya (kendhit dan jarik : jawa) dilucuti oleh pihak kurawa, lalu keajaiban yang dramatik dipertontonkan. Selendang itu tak habis – habis ketika dilucuti, berkilo – kilo panjangnya, berlapis – lapis sabuk dan selendang terurai ditengah persabungan – hingga ‘ketelanjangan’ Drupadi, tak pernah benar – benar hadir secara utuh sebagai obyek eksploitasi seksual kultur kekuasaan lelaki [1].

Simbol teatrikal tersebut merepresentasikan perempuan sebagai obyek yang dipertaruhkan, menjadi ‘silih’ atas eksistensi kekuasaan dan harga diri politik. Tetapi di sisi lain ‘keajaiban’ yang hadir itu seolah ingin mengatakan bahwa keikhlasan, ketulusan, pengabdian seorang perempuan itulah sebagai puncak kepasrahan teologi tertinggi, sehingga berbuah mukjizat serta jaminan perlindungan dari kekuatan di luar kemanusiaan. ‘Keajaiban’ tersebut pada titik tertentu menyamarkan ‘kesadaran’ kita akan masalah mendasar yang sebenarnya terjadi. Sabuk dan selendang yang menjadi “tanda” penutup tubuh telah dikoyak dengan paksa. Betapa tubuh tak lagi otonom sebagai bagian dari keutuhan “subyek”, tubuh perempuan lebih sebagai obyek untuk diamati dan “dievaluasi”. “Keajaiban” tersebut hadir bukan sebagai suatu yang tiba – tiba, tapi ingin mengatakan bahwa objektivikasi[2] terhadap tubuh perempuan seperti tak ‘ingin’ atau tak pernah berhenti, terus menerus mengusik keingintahuan untuk ‘membedah’ tubuh perempuan.

Tafsir pemaknaan atas sosok perempuan memang tak akan pernah purna, seiring dengan pemikiran dan perbincangan atas peran dan posisi sosial perempuan yang semakin memperoleh respon yang luas. Berbagai wacana – diskursus mengenai perempuan, ternyata belum sepenuhnya bergeser dari persoalan dasarnya yang membelit dari waktu ke waktu. Rangkaian cuplikan peristiwa yang melingkupi perempuan, menggelitik kita untuk menengok jejak – jejak sejarah yang membentuk dan memotret kehidupan sosok perempuan.

Perempuan Dalam Retas Sejarah

“Kami tidak meminta untuk diistimewakan atau berusaha merebut kekuasaan tertentu, yang sebenarnya kami inginkan adalah sederhana, bahwa, mereka mengangkat kaki mereka dari tubuh kami dan membiarkan kami berdiri tegap sama seperti manusia lain yang diciptakan Tuhan.

(Sarah Grimke, 1837)[3].

Catatan ini menjadi ungkapan klasik yang menggambarkan perempuan sebagai “second sex”. Oleh karena itulah pada tahun 1800-an menjadi awal sebuah gerakan perempuan untuk mengejar ‘ketertinggalan’ mereka. Buta huruf, miskin dan tak punya keahlian mendorong para perempuan ini untuk bergerak dan berjuang dengan mengedepankan sistem sosial, dimana perempuan diperbolehkan untuk ikut memilih dalam pemilu. Bertahun – tahun mereka berjuang, turun ke jalan dan 200 aktivis perempuan sempat ditahan, tokoh – tokoh perempuan pada masa ini diantaranya Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton dan Marry Wollostonecraft. Gerakan perempuan memang tidak pernah mengalami keseragaman, antara satu budaya dengan budaya lain, negara satu dengan yang lainnya memiliki pola yang berbeda. Ide dan gagasan mereka mengalami interpretasi dan penekanan yang berbeda di berbagai tempat[4].

Pada abad industrialisasi, perempuan – perempuan kelas menengah menyadari kurangnya peran mereka di masyarakat. Mereka mulai ‘keluar rumah’ dan mengamati banyaknya ketimpangan sosial dengan korban perempuan. Mereka menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan sosial, berinteraksi dengan perempuan miskin, pelacur, ibu  – ibu yang tidak menikah, membuat mereka semakin sadar adanya ketidakadilan di masyarakat dan bukan dikarenakan ‘kebodohan’ perempuan sendiri. Pada saat ‘kesadaran’ itu hadir, muncul benih – benih feminis yang seratus tahun kemudian melahirkan Simone de Beauvoir, seorang Filsuf Perancis yang menghasilkan karya pertama tentang teori – teori feminism. Buku ”The Second Sex” merupakan karya pertama yang mengilhami pergerakan perempuan Barat. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, pergerakan perempuan di Barat mengalami kemajuan yang pesat. Mereka memperjuangkan upah yang tidak adil, cuti haid hingga aborsi mulai didiskusikan secara terbuka. Pergerakan perempuan baik di tahun 1800-an maupun di tahun 1970-an telah membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan sehari – hari. Berbagai wacana terus bermunculan hingga kini, perjuangan perempuan merupakan perjuangan terlama dan tersulit, ini disebabkan seringkali ‘musuh’ perempuan tak berbentuk dan laten[5].

Dalam potret sejarah di Indonesia, kisah perempuan sudah diawali dari jaman kerajaan kuno. Sebut saja Mataram yang sarat dengan suksesi, pergolakan dan atribut – atribut konflik, menempatkan para putri (perempuan) menjadi stimulator pergolakan politik dan beberapa heroisme patriotisme lokal. Mereka ‘dikategorikan’ dalam sebuah posisi yang kala itu dianggap sebagai sesuatu hal yang prestisius. Putri piningit Retnamurcita adalah khusus calon – calon selir bagi ingkang Sinuhun dan tak boleh diganggu siapapun, Putri Piningit Retnawardhani, para nominator yang terdaftar sebagai calon pendamping raja, maupun putra mahkota tertentu. Putri piningit Gandawidati, para selir ningrat istana yang tersedia dan Putri piningit Hanundayaretna, calon – calon putri triman, kerabat keraton yang dihadiahkan kepada para Bupati[6]. “Status” inilah yang kemudian menjadikan mereka tak mampu mengelak dalam konstelasi politik dan kemitraan. Betapa mereka dianggap sebagai sebuah ‘barang’ yang bisa diserahterimakan begitu saja, setelah harta benda, tanah, perhiasan, negara serta kemudian ‘harga diri’ sebagai simbol kehormatan paling puncak dari relasi kepentingan antar kekuatan di sekitar kekuasaan.

Narasi lain yang melibatkan sosok perempuan tercermin dalam kisah Pembayun, putri tertua dari Panembahan Senapati yang diutus untuk menaklukkan penguasa Perdikan Ki Ageng Mangir Wonoboyo[7]. Misi sebagai juru damai atas ontran – ontran berkepanjangan dan berlarut – larut itu,  membuatnya harus menyamar sebagai ledhek (penari tayub) di wilayah Mangiran. Hingga akhirnya rombongan mereka diundang beberapa malam untuk menari di istana Ki Ageng Mangir yang tengah merencanakan Bersih Desa setelah panen yang cukup berhasil. Tak mampu dielakkan tatkala intensitas pertemuan mereka membuat keduanya terpikat dan jatuh cinta. Saat Panembahan Senopati mengetahui kabar ini, kebencian terhadap Mangir sebagai musuh bebuyutan semakin mendalam. Rentetan kisah selanjutnya mungkin bisa ditebak, ketika Mangir sowan ke Mataram untuk sungkem dan memohon restu, Panembahan Senapati membenturkan kepala Mangir ke tiang utama istana hingga pecah berantakan. Sosok Pembayun yang ‘mengabdi’ terhadap tumpah darahnya, malah berujung tragis. Hal ini seolah mengukuhkan bahwa perempuan bisa dijadikan (dimanfaatkan) sebagai ‘alat politik’ baik atas ‘kesadaran sendiri’ maupun dipaksa untuk melakukan hal tersebut.

Pembabakan sejarah[8] tentang tokoh – tokoh perempuan sebagai pemimpin politik dan pemerintahan di berbagai kerajaan di seantero Nusantara, memang telah ada sejak jaman pra-kolonial. Selain epik historis di atas, kita mengenal beberapa tokoh seperti Ratu Shima (Kalingga), Tribhuwanatunggadewi (Majapahit) dan Ratu Kalinyamat (Jepara). Pemimpin – pemimpin ini mampu menjaga stabilitas politik dengan kerajaan – kerajaan di daerah pedalaman, memajukan perdagangan, trepidbonus.org hingga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Dalam gerakan “nasionalisme purba” (archaic nationalism), muncul sebagai reaksi perlawanan terhadap kolonialisme secara lokal dan sporadis. Adalah Nyi Ageng Serang[9] yang gigih mempertahankan bumi Serang dari serangan VOC, ketrampilannya dalam berperang dan ilmu kesaktian yang dipupuk dari remaja memperlihatkan semangat perlawanan. “Strategi” Serang untuk memperkuat pasukannya adalah dengan menarik orang – orang sakti dan mempertunangkannya dengan anak buahnya. Dalam kepemimpinannya, dia juga memberikan dukungan moral pada Diponegoro dan selalu menekankan dan menanamkan anti Belanda.

Manifestasi kesadaran emansipasi modern, hadir dalam gerakan “nasionalisme tua” (proto-nationalism). R.A. Kartini hadir dalam bingkai gerakan ini, melalui surat – surat “Habis Gelap Terbitlah Terang” sesungguhnya hendak merepresentasikan keadaan bangsa yang gelap gulita. Pada saat itu laki – laki, apalagi perempuan, mengalami keterpurukan nasib yang luar biasa oleh kolonialisme dan feodalisme. Apa yang diperjuangkan Kartini, bukan hanya kesetaraan antara laki – laki dan perempuan, tapi lebih luas adalah kesetaraan bangsa – bangsa yang hanya mungkin dicapai di alam kemerdekaan. Gerakan “nasionalisme modern” mengemuka dari tokoh terpenting dalam Sumpah Pemuda, Siti Soendari sebagai perwakilan dari Poetri Indonesia. Siti terkenal karena komitemen kebangsaannya, dalam pidatonya dia mengajak kaum perempuan untuk menjadi bagian gerakan kesadaran ke-Indonesiaan[10].

Gerakan perempuan ini hadir dalam wadah – wadah organisasi perempuan. Tahun 1928, terdapat sejumlah organisasi perempuan yang menonjol seperti Wanita Oetomo, Aisyah, Poetri Indonesia, Wanita Katolik, dan organisasi lain[11]. Isu – isu yang diusung dalam tahun – tahun ini adalah tentang perkawinan, masalah buruh dan nasib para perempuan penghibur. Mereka juga menjadi kurir untuk suatu tugas penting dan berbahaya, di samping juga mengajar pemberantasan buta huruf, mengatur dapur umum dan menjahit. Merangkak pada masa Orde Baru, gerakan perempuan muncul sebagai hasil dari interaksi faktor – faktor politik mikro dan makro. Pada tataran politik makro ini berhubungan dengan poltik gender Orba dan proses demokratisasi yang semakin menguat di akhir tahun 1980-an. Pada tataran mikro, berkait tentang wacana perempuan yang mengkerangkakan perspektif gerakan perempuan masa pemerintahan Orba.[12]

Politik gender Orba berhubungan dengan kepentingan pemerintah untuk merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi perempuan departemen pemerintah. Rejim Orba secara sistematis mempropagandakan komunis adalah anti agama dan amoral untuk memperkuat kesan sumber kekacauan Orde Lama. Gerwani menjadi alat untuk menciptakan pondasi politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan – kegiatan politik. Kampanye tersebut akhirnya menghancurkan gerakan perempuan, dan mensubordinasi perempuan. Orba mengkonstruksikan sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada ‘ibuisme’[13], sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan bagian dari perannya sebagai ibu dan menganggap bahwa partisipasi perempuan dalam politik adalah tidak layak.

“Evolusi Peran dan Perjuangan” Perempuan Indonesia

Bercermin dari jejak panjang sejarah baik di luar negeri maupun di Indonesia, para perempuan ini memiliki dinamika yang beragam dalam ‘metamorfosis’ kesadaran akan eksistensinya sebagai manusia. Lahirnya ‘gerakan – gerakan’ tersebut seolah ingin mengatakan bahwa perempuan telah merasa ada di bawah bayang – bayang kekuasaan yang ‘patriarkis’. Kekuatan kekuasaan itu menghegemoni sedemikian rupa sehingga muncul ‘dikotomi ruang’ (dan waktu). Ada tiga ruang atau wilayah yang cukup simbolik[14], yakni ruang domestik yang berbasis keluarga tempat perempuan tak jarang terkurung nilai – nilai yang ditawarkan. Ruang publik yang berbasiskan pada kehidupan masyarakat yang cenderung phobi menghadapi peran serta perempuan. Wilayah republik yang berbasis pada kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perempuan belum ditempatkan adil secara politik, setara secara sosial dan bebas secara budaya.

Konteks peristiwa atas gerak jaman itu ‘mengajak’ perempuan dalam persentuhan dengan beragam ‘peran’ mereka. Hal klasik yang digayuhkan pada mereka pengabdian, kepatuhanan, melayani, menurut terhadap ‘laki – laki’ tanpa mengeluh apalagi memprotesnya. Mereka harus bertingkah laku manis, lembut, bekerja keras, terampil dan setia apapun yang terjadi. Hingga sampai pada ‘penguasaan atas tubuh’ yang digunakan sebagai pertaruhan atas kelanggengan sebuah rezim atau dinasti. Mereka tak punya lagi ‘otoritas’ atas tubuh. Bahkan kehidupan perempuan telah ‘direkayasa’ untuk kepentingan kekuasaan. “Kekuasaan’ tersebut dalam perspektif patriarki mengejawantah dalam kehormatan dan kesempurnaan laki – laki atas penguasaannya terhadap wasesa (keris/senjata/pengetahuan), wisma (rumah), turonggo (kuda / sarana mobilisasi), kukilo (burung/akses hiburan) dan perempuan(wanita)[15]. Dimensi kekusasan itulah yang membawa perempuan ‘terjerat’ dalam kodrat ‘penjaga’, ‘pengabdi’ dan pengelola ruang ‘domestik’.

Perjuangan dan partisipasi perempuan di luar rumah dan keluarganya bukan ‘hadiah Cuma – Cuma’, demikian pula halnya untuk memperjuangakan hak individu, seperti memilih pasangan hidup, hak untuk merawat anak – anak, juga melalui perjuangan yang panjang. Memang jika kita menilik sejarah, sudah ada perempuan #2guitars,” justin-bieber-news.info tweeted that day. yang menjadi ratu, panglima perang, pemimpim, namun sebagian besar dari mereka berstatus sebagai keturunan elit kerajaan atau karena perkawinan yang menghantarkan mereka menjadi berkuasa. Sulit bagi perempuan ‘kelas rakyat biasa’ bisa menembus posisi kepemimpinan. Kaum perempuan tidak bisa eksis terhadap dirinya sendiri, tetapi selalu berada dalam hubungan dengan sesuatu (keluarga, komunitas, negara) atau seseorang (anak, suami, bapak) atau yang lain[16]. Seperti sekelumit tragedi Pembayun, dia hadir dalam ‘ruang publik’ karena negara memintanya, dia dianggap sebagai ‘rantai emas’ untuk menaklukkan sang musuh. Tetapi bukan ‘penghargaan’ yang diterimanya, melainkan sebuah duka karena rasa cinta terhadap musuhnya dieksekusi sebagai kesalahan dan dosa besar.

Mozaik cerita dari perempuan hampir sebagian besar bertumbuh dari sebuah ‘ketertindasan’ atau perspektif korban. Pengalaman empiris itulah yang membuat mereka ‘bergerak’. Cuplikan surat Kartini tentang perkawinan barangkali bisa menggambarkan bagaimana dia akhirnya juga ‘bergerak’ : “Aku merindukan kebebasan untuk menjadi seorang yang mandiri, tidak harus bergantung pada siapapun, untuk tidak pernah harus menikah. Tapi kami harus menikah, harus, harus. Tidak menikah adalah kejahatan yang paling berat bagi seorang Muslimah, hal yang paling memalukan bagi gadis Bumiputera dan keluarganya (KARTINI, 25 Mei 1989)[17]. Tersirat bahwa kebebasan, kemerdekaan untuk memilih pasangan hidup dan ‘berkuasa’ atas hidupnya sendiri terkungkung dalam jeruji. Perempuan Kartini lagi – lagi harus tunduk pada ‘kodrat’ norma, aturan, hukum dalam perspektif patriarki.

Wajah ‘ketertindasan’ yang lain merupa dalam ruang – ruang politik, trauma – trauma yang dialami sebagai akibat dari cengkeraman rezim yang membuat perempuan juga terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Pada tahun 1970an, kepatuhan perempuan terhadap dominasi laki – laki hadir dalam sebagain besar organisasi perempuan masa itu, terutama organisasi para istri pegawai pemerintah (Dharma Wanita) dan istri tentara (Dharma Pertiwi), serta organisasi yang disponsori pemerintah, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Keanggotaannya menjadi wajib bagi semua istri pegawai negeri, dan sejak saat itu diarahkan sejalan dengan birokrasi negara. Dalam program kerjanya, Dharma Wanita mencanangkan, tugas utama seorang istri sebagai pendamping setia adalah mendukung tugas suaminya dengan menciptakan suasana harmonis, menghindarkan sikap anti Pancasila dalam rangka menciptakan pegawai negeri yang bersih dan berwibawa[18]. Tak pelak, bahwa konsep – konsep jaman kolonial serasa bergentayangan kembali pada masa Orba, menempatkan perempuan sebagai sosok yang hanya ‘mengekor’ dan menurut. Nilai – nilai borjuis kecil Belanda dan nilai – nilai tradisional priyayi[19] bergabung untuk melihat bagaimana nilai – nilai tradisional berfungsi untuk proses modernisasi. Pada tahun itu birokrasi militer adalah bagian dari ‘priyayi baru’. Nilai – nilai ini akhirnya menjadi percampuran antara produk kolonial dengan budaya Jawa.

Rejim otoriter ternyata memenjara ‘hidup’ perempuan semakin jauh, tidak sekedar mendomestifikasi perempuan, pemisahan dan depolitisasi perempuan, tapi juga telah menggunakan tubuh perempuan sebagai instrumen – instrumen untuk tujuan ekonomi politik. Ini nampak pada program KB yang dipaksakan untuk ‘menekan’ angka kelahiran dengan dalih untuk kesejahteraan keluarga. Kekejaman atas tubuh yang lebih keji, tatkala organisasi perempuan Gerwani dijadikan kambing hitam atas pembunuhan besar – besaran di lubang buaya. Demi memperkuat propaganda mereka, antek – antek Orba mengesploitasi mereka secara seksual dengan sadis, disiksa, memfoto dan mengedarkan foto – foto tersebut sebagai upaya untuk ‘memvalidasi’ bahwa pembunuhan para Jendral di lubang buaya itu adalah ulah para Gerwani[20]. Black campaign  yang dilakukan untuk kesekian kalinya berujung pada ‘kelanggengan’ rezim otoriter, ya, sebuah ‘kelanggengan’ di atas genangan darah dan kebiadaban.

Konsep ‘perempuan’ dan ‘laki – laki’ memang tak pernah selesai untuk ditafsirkan, mereka tidak hanya sekedar mengada dalam segi biologis (seks) tetapi bangunan dari budaya (gender) yang pada dasarnya tidak stabil. Leliku sejarah gerakan perempuan Indoensia, sering diwarnai dengan determinisme bilogis dan secara utuh arti gender secara sosial dan ‘alamiah’ tercermin dalam analisis yang mendua. Dalam konteks hari ini, perempuan masih menjadi ‘makhluk’ yang seksi untuk dibicarakan. Perempuan hari ini, ‘bermetafora’ dalam peran dan perjuangan dalam ‘kotak’ perkembangan jaman. Satu hal yang barangkali masih ‘sama’ adalah ketika mereka masih menjadi ‘obyek’ empuk dari terpaan – terpaan ‘inovasi’ dan kekuasaan.[]


[1] Disarikan dari tulisan Angger Jati Wijaya, dalam Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 1

[2] Objektivikasi ; Kerangka teori yang dibangun Fredrickson dan Roberts yang dirumuskan dari proses analisis atas tubuh perempuan yang diletakkan dalam konteks sosiokultural. Tubuh dikaji sebagai struktur pengalaman, makna, fungsi dan idealisasi seseorang atas tubuhnya. Menjadi konsep yang sifatnya berubah antar ruang dan waktu. Ditentukan bukan saja secara individual, melainkan juga sosial (Meliana, anastasia. Menjelajah Tubuh Perempuan dan Mitos Kecantikan. 2006. Lkis. Yogyakarta. (p. 50).

[3]   Quote diambil dari www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html

[5]   Diadaptasi dari Bafagih, Hikmah, Sejarah Gerakan Perempuan. www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html

[6]  “Serat Babad Para Ingkang Ngrenggani” anggitan Raden Tumenggung Sudjonopuro dalam Sastroatmojo, (Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 41)

[7] Disarikan dari Mahedaswara, Daru. Gusti Raden Ayu Sekar Pembayun, Korban Intrik Senopati – Mangir Wonoboyo. (Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 61 – 67)

[9] Iswantara, Nur. Jejak Perlawanan Nyi Ageng Serang. (Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 69 – 75)

[11] Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan,  Politik Seksual di Indonesia Paska Kejatuhan PKI. 2010. Galang Press. Yogyakarta

[12] Bafagih, Hikmah, Sejarah Gerakan Perempuan. www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html

[13] Bafagih, Hikmah, Sejarah Gerakan Perempuan. www.averroes.or.id/thought/sejarah-gerakan-perempuan.html

[14] Banua, Tanjung. Perempuan di Bawah Bayang – Bayang Kekuasaan, Sejumput Catatan. Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 24

[15] Wijaya, Jati. Drupadi, Pembayun dan Posisi Perempuan. Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. P. 2

[16] Suryakusuma. Ibuisme Negara. 2011. Komunitas Bambu. Jakarta. (p. 3).

[17] Pakpahan, Damairia. Posisi dan Partisipasi Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan. Jurnal Kebudayaan “SELARONG”. Vol. 4. 2005. p. 50. Surat Kartini tersebut masih relevan hingga hari ini, menurut penelitian Niels Mulder pada 1979 di Yogya tentang usia ‘perawan tua’, bila masa Kartini perempuan dinikahkan dengan perjodohan pada usia 14 – 16 th, pada 1970an, di kota besar telah bergeser menajdi pertengahan 20 tahun, meski di desa perkawinan usia 16/17 masih terjadi. Sementara di kota – kota besar, sebagai dampak pendidikan, sudah biasa perempuan menikah pada usia 30 th.

[18] Suryakusuma. Ibuisme Negara. 2011. Komunitas Bambu. Jakarta. (p. 21).

[19] Madelon Djajadiningrat mengaitakan ‘ibuisme’ dengan ‘priyayisasi’, adalah untuk melihat bagaimana nilai – nilai tradisional berfungsi untuk proses modernisasi, tanpa mempertanyakan apa dan untuk kepentingan siapa modernisasi tersebut. Ia merumuskan sebagai ideologi yang mendukung setiap tindakan yang diambil ibu yang mengurus keluarga, kelompok, kelas, perusahaan atau negaranya, tanpa menuntut prestise sebagai imbalan. Suryakusuma. Ibuisme Negara. 2011. Komunitas Bambu. Jakarta. (p. 3-4).

[20] Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan,  Politik Seksual di Indonesia Paska Kejatuhan PKI. 2010. Galang Press. Yogyakarta. (p. 424 – 432).